Perbedaan UU ITE dengan KUHP dalam Kasus Pidana Online

Oleh


---


## Perbedaan UU ITE dengan KUHP dalam Kasus Pidana Online


Perkembangan teknologi membawa dampak positif sekaligus tantangan hukum baru. Salah satunya adalah munculnya berbagai **kasus pidana online**, seperti penipuan digital, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik di media sosial.


Di Indonesia, kasus semacam ini bisa dijerat melalui dua payung hukum utama: **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dan **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**. Lalu, apa bedanya?


---


### 1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)


KUHP adalah hukum pidana umum yang berlaku sejak lama di Indonesia. Walau lahir di era sebelum internet, beberapa pasalnya masih bisa digunakan untuk kasus online.


**Contoh pasal KUHP yang bisa dipakai:**


* **Pasal 310-311 KUHP** → pencemaran nama baik.

* **Pasal 378 KUHP** → penipuan.

* **Pasal 335 KUHP** → perbuatan tidak menyenangkan.


👉 Jadi, KUHP digunakan untuk **menjerat perbuatan pidana yang sudah ada sejak dulu**, hanya medianya saja yang sekarang lewat dunia maya.


---


### 2. UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016)


UU ITE dibuat khusus untuk mengatur **tindak pidana yang menggunakan media elektronik dan internet**.


**Beberapa pasal penting UU ITE:**


* **Pasal 27 ayat (3)** → penghinaan/pencemaran nama baik secara online.

* **Pasal 28 ayat (2)** → ujaran kebencian berbasis SARA.

* **Pasal 29** → ancaman kekerasan melalui elektronik.

* **Pasal 30-34** → akses ilegal, peretasan, dan penyalahgunaan data elektronik.


👉 UU ITE memberikan **dasar hukum yang lebih spesifik** untuk kejahatan digital.


---


### 3. Perbedaan Utama KUHP vs UU ITE


| Aspek        | KUHP                                                       | UU ITE                                                     |

| ------------ | ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |

| Sifat        | Hukum pidana umum                                          | Hukum pidana khusus (khusus dunia digital)                 |

| Waktu lahir  | Sejak zaman kolonial                                       | 2008, revisi 2016                                          |

| Fokus        | Perbuatan pidana umum (penipuan, pencemaran, penganiayaan) | Tindak pidana berbasis elektronik/internet                 |

| Contoh kasus | Penipuan, pencemaran nama baik                             | Ujaran kebencian di medsos, peretasan akun, ancaman online |


---


### 4. Hubungan KUHP dan UU ITE


Dalam praktik, KUHP dan UU ITE bisa **saling melengkapi**. Misalnya:


* Kasus penipuan online → bisa dijerat dengan **Pasal 378 KUHP** dan juga **UU ITE Pasal 28 ayat (1)**.

* Kasus pencemaran nama baik di medsos → bisa dikenakan **Pasal 310 KUHP** dan **Pasal 27 ayat (3) UU ITE**.


---


### Kesimpulan


Perbedaan utama KUHP dan UU ITE terletak pada ruang lingkupnya. KUHP bersifat umum, sedangkan UU ITE lebih spesifik untuk kejahatan digital. Dalam kasus pidana online, keduanya bisa dipakai bersama agar hukum lebih efektif dan relevan dengan perkembangan teknologi.


---

PT SURABAYA SOLUSI INTEGRASI - JUAL BLOG BERKUALITAS UNTUK KEPENTINGAN PENDAFTARAN ADSENSE

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Itu Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana?

Oleh
--- ## Apa Itu Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana? Dalam sistem hukum pidana, ada satu prinsip penting yang selalu dijunjung tinggi, yaitu **asas praduga tak bersalah** (*presumption of innocence*). Asas ini sering kita dengar, tetapi tidak semua orang memahami artinya dengan benar. ### 1. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah Asas praduga tak bersalah berarti **setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**. 👉 Artinya, seseorang baru bisa disebut “bersalah” setelah hakim memutuskan secara sah melalui persidangan. ### 2. Landasan Hukum Prinsip ini tercantum dalam **Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**: > *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuat...
Read more »

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Oleh
## Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia **Hak Asasi Manusia (HAM)** adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi, baik oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Di Indonesia sendiri, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang cukup dikenal dan menjadi perhatian publik. --- ### 1. Peristiwa Tragedi 1965 Pasca peristiwa G30S/PKI, banyak terjadi penangkapan, penyiksaan, hingga pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat. Ratusan ribu orang menjadi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. --- ### 2. Tragedi Tanjung Priok (1984) Kerusuhan di Tanjung Priok, Jakarta, berawal dari ketegangan antara aparat dengan masyarakat. Aparat menggunakan kekerasan berlebihan sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Kasus ini lama menjadi catatan hitam pelanggaran HAM berat. --- ### 3. Penembakan Mahasiswa...
Read more »

Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata: Penjelasan Sederhana

Oleh
--- ## Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata: Penjelasan Sederhana Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah *hukum pidana* dan *hukum perdata*. Namun, banyak orang masih bingung membedakan keduanya. Padahal, perbedaan ini sangat penting agar kita tahu ke mana harus melapor atau bertindak jika menghadapi suatu masalah hukum. ### 1. Pengertian Hukum Pidana Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang **tindak pidana** atau perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat, negara, maupun individu. Contoh tindak pidana: pencurian, penganiayaan, penipuan, korupsi, narkotika, hingga pembunuhan. 👉 Intinya, hukum pidana mengatur tentang **perbuatan yang dilarang** dan memberikan **sanksi** berupa pidana (penjara, denda, hukuman mati, dll). ### 2. Pengertian Hukum Perdata Hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur tentang **hak dan kewajiban antar individu**. Biasanya berkaitan dengan hubungan pribadi, keluarga, atau harta kekayaan. Contoh ka...
Read more »