Bagaimana Cara Membuat Perjanjian yang Sah Secara Hukum?

Oleh


---


## Bagaimana Cara Membuat Perjanjian yang Sah Secara Hukum?


Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Misalnya perjanjian jual beli, kontrak kerja, atau pinjam-meminjam. Namun, tidak semua perjanjian otomatis sah di mata hukum. Agar perjanjian memiliki kekuatan hukum, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi.


---


### 1. Dasar Hukum Perjanjian


Perjanjian diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313**, yang menyebutkan:


> *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*


Selain itu, syarat sah perjanjian diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdata**.


---


### 2. Syarat Sah Perjanjian


Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, ada **empat syarat sah** perjanjian:


1. **Kesepakatan para pihak**

   Para pihak yang membuat perjanjian harus setuju secara bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.


2. **Kecakapan para pihak**

   Para pihak harus cakap secara hukum, artinya berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta tidak berada di bawah pengampuan.


3. **Suatu hal tertentu**

   Objek perjanjian harus jelas, misalnya barang, jasa, atau prestasi yang diperjanjikan.


4. **Sebab yang halal**

   Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.


👉 Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian bisa batal atau dibatalkan.


---


### 3. Bentuk Perjanjian


Perjanjian bisa dibuat secara:


* **Lisan** → sah secara hukum, tetapi sulit dibuktikan jika terjadi sengketa.

* **Tertulis** → lebih kuat sebagai alat bukti.

* **Akta Notaris** → untuk perjanjian tertentu (misalnya jual beli tanah), wajib dibuat di hadapan notaris.


---


### 4. Tips Membuat Perjanjian yang Baik


* Gunakan bahasa yang jelas dan tidak multitafsir.

* Cantumkan identitas para pihak secara lengkap.

* Tuliskan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

* Sertakan mekanisme penyelesaian sengketa.

* Bila perlu, gunakan jasa notaris agar lebih kuat secara hukum.


---


### Kesimpulan


Perjanjian yang sah secara hukum harus memenuhi syarat sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuknya bisa lisan maupun tertulis, tetapi sebaiknya dibuat tertulis agar mudah dibuktikan. Dengan perjanjian yang sah, hak dan kewajiban para pihak terlindungi, serta sengketa bisa diminimalisir.


---

PT SURABAYA SOLUSI INTEGRASI - JUAL BLOG BERKUALITAS UNTUK KEPENTINGAN PENDAFTARAN ADSENSE

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Itu Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana?

Oleh
--- ## Apa Itu Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana? Dalam sistem hukum pidana, ada satu prinsip penting yang selalu dijunjung tinggi, yaitu **asas praduga tak bersalah** (*presumption of innocence*). Asas ini sering kita dengar, tetapi tidak semua orang memahami artinya dengan benar. ### 1. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah Asas praduga tak bersalah berarti **setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**. 👉 Artinya, seseorang baru bisa disebut “bersalah” setelah hakim memutuskan secara sah melalui persidangan. ### 2. Landasan Hukum Prinsip ini tercantum dalam **Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**: > *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuat...
Read more »

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Oleh
## Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia **Hak Asasi Manusia (HAM)** adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi, baik oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Di Indonesia sendiri, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang cukup dikenal dan menjadi perhatian publik. --- ### 1. Peristiwa Tragedi 1965 Pasca peristiwa G30S/PKI, banyak terjadi penangkapan, penyiksaan, hingga pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat. Ratusan ribu orang menjadi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. --- ### 2. Tragedi Tanjung Priok (1984) Kerusuhan di Tanjung Priok, Jakarta, berawal dari ketegangan antara aparat dengan masyarakat. Aparat menggunakan kekerasan berlebihan sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Kasus ini lama menjadi catatan hitam pelanggaran HAM berat. --- ### 3. Penembakan Mahasiswa...
Read more »

Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata: Penjelasan Sederhana

Oleh
--- ## Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata: Penjelasan Sederhana Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah *hukum pidana* dan *hukum perdata*. Namun, banyak orang masih bingung membedakan keduanya. Padahal, perbedaan ini sangat penting agar kita tahu ke mana harus melapor atau bertindak jika menghadapi suatu masalah hukum. ### 1. Pengertian Hukum Pidana Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang **tindak pidana** atau perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat, negara, maupun individu. Contoh tindak pidana: pencurian, penganiayaan, penipuan, korupsi, narkotika, hingga pembunuhan. 👉 Intinya, hukum pidana mengatur tentang **perbuatan yang dilarang** dan memberikan **sanksi** berupa pidana (penjara, denda, hukuman mati, dll). ### 2. Pengertian Hukum Perdata Hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur tentang **hak dan kewajiban antar individu**. Biasanya berkaitan dengan hubungan pribadi, keluarga, atau harta kekayaan. Contoh ka...
Read more »